APBD Sumut di Ujung Tanduk, Pajak Plat Merah di Begal Sulaiman Tidur diangkat sebagai Plt. Sekda, LIPPSU Desak Gubernur Copot Rudi Hadian dan Suaib Pejabat Asbun

MEDAN, PROMEDIA.News – Awan gelap menggantung di atas gedung kantor Gubernur Sumatera Utara. Sementara menjelang akhir tahun anggaran 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut baru menyentuh 63 persen per 21 Oktober. Angka itu bukan sekadar data statistik ia adalah cermin carut-marut manajemen birokrasi yang kini disorot tajam publik.

Dan di tengah badai itu, Togap Simangunsong Sekretaris daerah masuk masa pensiun dan Gubernur Sumut melantik Sulaiman Harahap selaku robot dan bonekanya Bobby Nasution sebagai Plt. Sekda Sumatera Utara. Sementara dua nama mencuat paling keras, Rudi Hadian Sekretaris Bapenda Sumut orang dekatnya istri Gubernur Sumut Kahyang, dan Suaib Asmum sebagai pejabat di lingkungan Pemprov Sumut. Keduanya disebut-sebut menjadi biang kelambanan serapan anggaran serta simbol ego sektoral yang menimbulkan dan pemicu konflik horizontal.

LIPPSU Buka Suara: “Gubernur Jangan Tutup Mata!”

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik atau yang akrab disapa Bang Ari Sinik, dengan lantang mengatakan ada “permainan kepentingan” di balik mandeknya capaian PAD.

“Kami melihat indikasi kuat adanya kepentingan Sekban Bapenda Rudi Hadian yang merasa sebagai kepala badan, dan Suaib sebagai Asmum yang merasa sebagai Gubernur. Akibatnya, roda administrasi macet, pembangunan tersendat, dan potensi kebocoran pendapatan makin merosot lebar,” tegas Ari Sinik, Selasa (3/10) Pukul 12.00 WIB.

LIPPSU bahkan meminta Gubernur Sumatera Utara segera turun tangan mengevaluasi keduanya, agar tidak terjebak

“Kalau Gubernur diam, publik bisa menilai beliau ikut melindungi dua pejabat birokrasi di tubuh Pemprovsu,” lanjutnya.

Menurut LIPPSU, kedua pejabat ini telah menimbulkan dan memicu konflik horizontal. Keduanya bukan lagi soal teknis, melainkan soal pengaruh dan kewenangan yang saling mau ambil muka.

Ego Sekban di Atas Kepentingan Publik

Sumber internal Bapenda yang enggan disebut namanya mengungkapkan, bahwa keberadaan sekban melebihi kepala badan sulit untuk di jumpai, ada saja alasan untuk menolak para pegawai untuk menghadap kepadanya. Berkembang juga isu, semua aturan di Bapenda harus persetujuannya, ditambah lagi adanya dugaan setoran senyap dan gelap yang masuk kepadanya dari UPT-2.

“Kedua pejabat ini mau jadi pengendali. Tak ada yang berhak menyalakan mereka, tapi keduanya ingin disebut paling berperan untuk ambil muka dan menjilat ke Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara,” ujarnya dengan nada getir.

Akibat suara sumbang dua pejabat itu, program peningkatan PAD yang semestinya rampung sejak triwulan ketiga justru semakin merosot dan molor.

Dinas teknis di kabupaten dan kota kebingungan karena instruksi tak jelas, sementara masyarakat menunggu janji pembangunan yang tak kunjung datang.

LIPPSU Siap Laporkan ke APH

Tak berhenti di situ, LIPPSU juga menyiapkan laporan resmi ke aparat penegak hukum (APH) maupun Pemerintah pusat bila tak ada tindakan dari pihak provinsi.

“Kami akan mendesak APH dan Mendagri untuk mengusut soal kegagalan serapan PAD ini, terutama dengan Asbunnya kedua pejabat ini. Rakyat Sumut tidak boleh menjadi korban kelalaian pejabat yang saling merasa berwenang, apalagi kasus BK dan BL sudah menjadi perhatian Nasional, menurut info Kemendagri sudah meminta klarifikasi dan meminta kehadiran Bapenda, Inspektorat dan Biro Hukum, untuk dapat menjelaskan,” ungkapnya.

APBD Sumut kini bukan sekadar catatan fiskal ia adalah cermin krisis moral birokrasi.

Ketika pejabat sibuk berebut pengaruh dan ambil muka sama Gubernur, publik menanggung akibatnya, jalan rusak tak diperbaiki, proyek tertunda, dan ekonomi rakyat menurun menimbulkan inflasi tinggi dan akan terjadi gagal bayar terhadap pihak rekanan yang melaksanakan proyek pemerintah daerah tahun ini.

“Inilah potret birokrasi kita hari ini: dua pejabat saling asal bunyi, rakyat menatap dalam kecewa. Yang satu menyatakan masyarakat kurang patuh bayar pajak, yang satu melarang angkutan BL beroperasi di Sumut dan harus mengganti Plat Polisi-nya menjadi BK. ”

Pertanyaannya, kini apakah Gubernur berani menegakkan disiplin, atau justru ikut tenggelam bersama kapal bernama APBD Sumut 2025 yang kini sedang oyong ?(yahya)