APAKAH PENGGUNA IJAZAH PALSU MASIH BISA LOLOS DI PEMILU 2029?

Jakarta, 15 Januari 2026.

JAKARTA, PROMEDIA.NEW|Senin depan, 19 Januari 2026 pukul 09.00 WIB, Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi akan menjadi pusat perhatian nasional. Agenda tunggalnya adalah Pengucapan Putusan Perkara Nomor 216/PUU-XXIII/2025. Sebagai peneliti yang bergantung pada keaslian arsip negara, saya menanti dengan kecemasan intelektual yang mendalam.

Gugatan ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa Pasal 169 huruf r UU Pemilu tidak menjadi lubang hitam bagi integritas kepemimpinan nasional. Saya menuntut agar ijazah calon Presiden wajib melalui proses autentikasi faktual oleh KPU dan ANRI, bukan sekadar fotokopi legalisir yang bahkan ANRI sendiri menyatakan tidak menguasai informasi tersebut.

Pesan untuk Para Negarawan

Dalam permohonan perbaikan ini, seluruh syarat formal telah saya upayakan sebaik mungkin sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun, saya berharap para Yang Mulia Hakim Konstitusi melihat jauh melampaui aspek “editing” atau formalitas dokumen. Hakim Konstitusi adalah Negarawan, bukan sekadar editor naskah. Seorang negarawan akan mengedepankan keadilan substantif demi menyelamatkan bangsa dari ancaman ketidakpastian hukum dan degradasi moral kepemimpinan.

Logika Sistem dan Operator: Mengapa Satu Pasal Berbahaya?

Dalam pemikiran akademis saya, tata kelola negara adalah hubungan antara Sistem dan Operator.

Sistem adalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan kearsipan.

Operator adalah aktor yang menjalankannya: KPU, Presiden, DPR, hingga Pemilih.

Jika Sistemnya cacat karena kekosongan norma autentikasi, maka seluruh Operator akan ikut cacat. KPU akan meloloskan calon tanpa verifikasi asli karena tidak ada perintah undang-undang untuk melakukan itu.

Kemenangan KIP: Jendela Demokrasi yang Terancam

Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) telah membuka “Jendela Demokrasi” dengan menjamin hak masyarakat atas informasi ijazah pejabat negara. Namun, jendela ini akan hancur jika MK membiarkan sistem Pemilu kita menerima dokumen tanpa autentikasi, yang berpotensi melahirkan pemimpin yang Anti-Demokrasi. (tonton di: Tok! Bonatua Menangkan Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi: Ini Kemenangan Publik| iNews Terkini (13/1) )

Dampak TSM: Penularan Rendahnya Integritas ke Daerah

Sentralisme saat ini menciptakan dampak Terstruktur, Sistemik, dan Masif (TSM). Ketika standar integritas di pusat diturunkan, pemimpin daerah dipaksa memiliki integritas yang lebih rendah agar selaras dengan komando pusat. Ini menghancurkan marwah kepemimpinan nasional secara sistemik.

Belajar dari Amerika Serikat dan Solusi “Back to RIS”

Amerika Serikat sukses karena sistem federalnya mampu mengisolasi kesalahan pusat agar tidak menghancurkan seluruh negeri. Jika MK gagal memperbaiki sistem ini, maka wacana Back to RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi kebutuhan akademis yang nyata sebagai benteng kedaulatan daerah.

Nusantara dirajut dari berbagai “kain” berdaulat, seperti Kerajaan Batak yang dicatat Tome Pires (1511) dan William Marsden (1778). Dengan format RIS, kita menghormati akar sejarah ini agar daerah tidak ikut karam saat nakhoda di pusat melakukan kesalahan.

Kawal Bersama di Layar Kaca

Mari kita kawal apakah para Negarawan di MK akan memperbaiki sistem yang cacat ini:

Siaran Langsung TV: iNewsTV dan KompasTV.

Live Streaming Youtube: Mahkamah Konstitusi RI dan SentanaTV.

Sampai jumpa di Ruang Sidang Pleno, Senin, 19 Januari 2026.

DISCLAIMER:

• Tulisan ini merupakan opini hukum dan kajian akademis dari penulis dalam kapasitas sebagai Peneliti Kebijakan Publik. Seluruh argumen yang disampaikan, termasuk wacana mengenai distribusi kedaulatan (Back to RIS), adalah bentuk kebebasan berpikir yang dijamin oleh konstitusi. Penulis menghormati keberadaan NKRI dan menggunakan jalur hukum yang sah melalui Mahkamah Konstitusi sebagai upaya perbaikan sistem demokrasi Indonesia.