Jika Penegak Hukum Ikut Melanggar Hukum, Kepada Siapa Lagi Rakyat Menaruh Harapan?”

Catatan LIPPSU

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Penangkapan seorang kepala kejaksaan negeri yang diduga terlibat penyalahgunaan wewenang bukan sekadar persoalan oknum. Peristiwa ini telah melukai rasa keadilan masyarakat dan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menilai bahwa kasus yang menjerat seorang pejabat penegak hukum tersebut menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pertanyaan terbesar rakyat hari ini bukan lagi siapa yang ditangkap, tetapi kepada siapa lagi rakyat harus percaya ketika lembaga yang diberi mandat menegakkan hukum justru tersandung dugaan pelanggaran hukum,” tegas Azhari.

Menurutnya, masyarakat selama ini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum sebagai benteng terakhir keadilan. Namun ketika benteng tersebut mulai retak akibat ulah oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan, maka yang runtuh bukan hanya reputasi lembaga, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara.

Azhari mengatakan, fenomena pejabat publik yang terjerat kasus hukum hampir terjadi tanpa jeda. Mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum, silih berganti menghiasi pemberitaan nasional. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menjangkiti berbagai lini kekuasaan.

“Rakyat tidak sedang kehilangan hukum, tetapi sedang kehilangan keyakinan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Ketika penegak hukum ditangkap karena dugaan penyimpangan, maka yang dipertaruhkan adalah legitimasi moral institusi itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azhari menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa perlindungan terhadap siapa pun.

Jangan sampai masyarakat melihat adanya perlakuan berbeda antara rakyat kecil dengan pejabat yang memiliki jabatan strategis.

“Jangan ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika benar terbukti bersalah, proses pidana harus berjalan tegas. Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang menjadikan jabatan sebagai alat mencari keuntungan pribadi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur fisik.

Pembangunan yang paling penting adalah pembangunan integritas. Sebab sehebat apa pun pembangunan dilakukan, jika korupsi masih menggerogoti sistem, maka kesejahteraan rakyat akan terus menjadi korban.

“Bangsa ini membutuhkan teladan, bukan pengkhianatan. Membutuhkan aparat yang menjaga amanah, bukan memanfaatkan kewenangan. Ketika rakyat mulai mempertanyakan siapa yang masih bisa dipercaya, maka sesungguhnya negara sedang menghadapi alarm bahaya yang tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.

Azhari berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh lembaga penegak hukum agar memperkuat pengawasan internal dan membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencederai kepercayaan masyarakat.

“Rakyat tidak membutuhkan drama penangkapan demi penangkapan. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar berdiri di atas keadilan. Sebab jika kepercayaan publik hilang, maka yang terancam bukan hanya citra lembaga, tetapi masa depan bangsa itu sendiri,” tutup Azhari A.M Sinik. (Red)