Medan, 10 Maret 2026. MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) melontarkan kritik tajam terhadap perombakan dan pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, pada Senin (9/3). Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik yang akrab disapa Ari, menilai pelantikan besar-besaran tersebut lebih menyerupai “gelombang pengungsi jabatan” daripada langkah pembenahan birokrasi yang terukur. “Kalau kita lihat komposisinya, ini seperti gelombang pengungsi besar-besaran yang berebut tempat. Ada yang sebelumnya kepala dinas tiba-tiba turun jadi kepala bidang, ada yang digeser tanpa pola jelas, sementara jabatan yang ditinggalkan justru dibiarkan kosong. Ini peristiwa yang sangat janggal dalam tata kelola birokrasi,” ujar Ari di Medan, Selasa (10/3). [caption id="attachment_2976" align="alignnone" width="812"] Azhari AM Sinik; Direktur Eksekutif LIPPSU (Photo Istimewa PromediaNews)[/caption] Menurutnya, perombakan yang tidak berbasis pada sistem merit justru berpotensi menimbulkan kekacauan dalam struktur organisasi pemerintahan. Pergeseran jabatan yang terlalu cepat dan tidak konsisten dapat menurunkan profesionalisme aparatur sipil negara. Ari menilai fenomena tersebut memperlihatkan bahwa jabatan di birokrasi seolah menjadi ajang “lomba kursi”, bukan penempatan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. “Sekarang ramai-ramai antri masuk jadi pejabat. Tapi kalau penempatannya tidak profesional, jangan heran nanti antri pula mundur satu per satu,” sindirnya. Ia juga menyoroti munculnya sejumlah nama yang pernah terseret pemeriksaan dalam kasus korupsi, namun kembali mendapatkan posisi strategis dalam struktur birokrasi Pemprovsu. “Yang lebih miris, ada nama yang pernah diperiksa KPK dalam kasus korupsi, sempat ‘tiarap’, lalu muncul lagi dalam jabatan baru. Ada juga yang pernah jadi camat tiba-tiba meloncat ke posisi eselon yang lebih tinggi. Ini benar-benar seperti bonbon nano-nano, semua rasa ada,” katanya dengan nada pedas. Ari bahkan menyebut salah satu nama yang pernah memegang jabatan strategis di Dinas Bina Marga, yakni Nazaruddin Nasution, yang menurutnya pernah terindikasi dalam kasus suap namun kini kembali menduduki posisi kepala bidang. Kondisi tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan akan semakin menambah beban psikologis masyarakat yang sebelumnya sudah dibuat bingung dengan mundurnya sejumlah pejabat di masa awal kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara. “Publik sudah sesak napas melihat tujuh pejabat mundur sebelumnya. Sekarang muncul lagi pola rotasi yang tidak jelas arah reformasinya. Kalau seperti ini, masyarakat akan makin kehilangan kepercayaan terhadap manajemen birokrasi pemerintah daerah,” ujarnya. Gelombang Pengunduran Diri Pejabat Dalam analisisnya, LIPPSU juga mengingatkan bahwa dinamika birokrasi di Pemprov Sumut tidak hanya ditandai oleh rotasi jabatan, tetapi juga oleh gelombang pengunduran diri pejabat eselon II dalam kurun waktu relatif singkat. Dalam catatan LIPPSU, sedikitnya tujuh pejabat eselon II telah meninggalkan jabatannya selama periode kepemimpinan Bobby Nasution. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Rahmadani Lubis yang mundur dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Mei 2025 untuk melanjutkan pendidikan doktoral, serta Hasmirizal Lubis yang memilih mundur dari jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alasan keluarga. Selain itu, Razali juga tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sementara Ilyas Sitorus Pane mundur dari jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika setelah tersandung dugaan kasus korupsi. Nama lain yang turut tercatat adalah Zumri Sulthony yang terseret kasus dugaan korupsi proyek penataan situs Benteng Putri Hijau. Kemudian Mulyadi Simatupang yang dicopot dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, Ismael Sinaga diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut karena pelanggaran berat. Menurut LIPPSU, banyaknya pejabat strategis yang mundur atau diberhentikan dalam waktu relatif singkat menunjukkan adanya potensi persoalan dalam stabilitas manajemen birokrasi. Catatan Kritis untuk Tata Kelola Pemerintahan Ari menilai fenomena rotasi jabatan yang masif dan pengunduran diri pejabat tersebut dapat berdampak langsung pada kesinambungan program pembangunan daerah. Setiap pergantian pejabat, kata dia, akan memerlukan proses adaptasi baru yang berpotensi memperlambat realisasi program dan penggunaan anggaran. “Setiap kepala dinas memiliki target kinerja dan program prioritas. Ketika pergantian terjadi berulang, maka proses adaptasi tidak terhindarkan. Jika terlalu sering terjadi, tentu akan mengganggu stabilitas pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya. Selain itu, LIPPSU juga menyoroti munculnya kembali sejumlah nama pejabat yang sebelumnya pernah terseret pemeriksaan dalam kasus korupsi, namun kembali mendapatkan posisi dalam struktur birokrasi. Menurut Ari, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang bersih. “Reformasi birokrasi itu bukan sekadar memindahkan kursi pejabat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang transparan, profesional, dan berbasis merit. Jika rotasi jabatan hanya menjadi permainan kursi kekuasaan, maka sulit berharap lahirnya birokrasi yang kuat,” tegasnya. LIPPSU pun mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan, sistem koordinasi internal, serta mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi. “Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik. Ini bukan sekadar soal siapa yang menjabat atau mundur, tetapi menyangkut stabilitas pemerintahan dan masa depan pembangunan Sumatera Utara,” kata Ari. Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. By: Heriyanto Budi