MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Gelombang protes menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan mulai memanas. Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) secara resmi menyerukan aksi massa besar-besaran yang dinamakan "Aksi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (GARSU)". Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M Sinik, di Medan, Minggu (28/6) menegaskan bahwa Kota Medan tidak boleh hanya dijadikan sekadar panggung seremoni mewah bagi para elit politik di tengah penderitaan rakyat kecil yang belum terselesaikan. Melalui edaran pamflet resmi, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk turun ke jalan menyuarakan keadilan. "Medan bukan panggung seremoni elit! Rakyat butuh keadilan, bukan seremoni mewah yang menghambur-hamburkan anggaran. Uang rakyat bukan untuk hura-hura. Harus ada transparansi penuh, atau kami akan terus melawan," tegas Azhari dalam pernyataan resminya. Aksi unjuk rasa tersebut dijadwalkan berlangsung pada Hari Rabu, 01 Juli 2026. Massa direncanakan akan bergerak dengan titik sasaran utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan serta Kantor Walikota Medan. Terdapat empat tuntutan utama yang digariskan dalam aksi GARSU kali ini: 1) Menolak pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan. 2) Meminta pembayaran segera upah pungut Kepala Lingkungan (Kepling) se-Kota Medan. 3)Mendesak pembayaran gaji guru honorer yang menjadi hak para pendidik. 4) Mengusut tuntas sumber dana hiburan (entertainment) serta pengadaan aksesori mewah seperti baliho dan umbul-umbul komersial APEKSI Kota Medan. Berdasarkan pantauan di beberapa sudut utama Kota Medan, gelombang persiapan menjelang Rakernas APEKSI memang terlihat sangat masif dengan berdirinya ratusan umbul-umbul dan baliho ucapan selamat datang. Kondisi estetika visual yang kontras ini memicu riak ketidakpuasan di kalangan akar rumput, khususnya para pekerja harian dan buruh yang merasa anggaran daerah tersebut seharusnya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi lokal. Menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini, perwakilan dari aliansi guru honorer setempat menyatakan komitmennya untuk ikut bergabung dalam barisan massa penuntut keadilan. Mereka mengaku kecewa karena hingga menjelang pertengahan tahun, kejelasan mengenai pembayaran hak-hak normatif guru honorer masih mengambang, sementara pemko dinilai lebih fokus memoles wajah kota demi menyambut tamu-tamu domestik. Surat Pemberitahuan Di sisi lain, pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan mengonfirmasi telah menerima surat pemberitahuan terkait rencana demonstrasi besar-besaran yang akan digelar pada awal Juli tersebut. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh koordinator lapangan agar tetap menjaga kondusivitas jalannya aksi, tidak bertindak anarkis, serta tidak mengganggu ketertiban umum atau kelancaran arus lalu lintas di sekitar pusat pemerintahan kota. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Medan belum memberikan respons resmi terkait tuntutan transparansi dana hiburan maupun isu penundaan upah kepling yang disuarakan oleh GARSU. Masyarakat kini menunggu bagaimana sikap legislatif dan eksekutif di Medan dalam menyikapi tekanan publik yang terus memanas menjelang momentum nasional tersebut. Dengan mengusung jargon "Bersatu! Bergerak! Menang!", gerakan ini menutup seruannya dengan menegaskan visi bersama mereka. "Rakyat bersatu, keadilan dituntut! Medan bukan milik elit, tapi milik kita semua!" pungkas narasi dalam seruan aksi tersebut. Penulis : Faisal