MEDAN – PROMEDIA.NEWS, Upaya pencegahan banjir bandang di kawasan Parapat memasuki babak baru. DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Frans Dante Ginting (Fraksi Golkar), dengan mengundang sejumlah pihak terkait.
Rapat yang berlangsung di Aula Gedung Baru DPRD Sumut tersebut menghadirkan perwakilan Pansus Banjir Bandang DPRD Simalungun, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumut II.
Diskusi menitikberatkan pada upaya penanganan bencana yang telah merusak infrastruktur dan lingkungan hidup di kawasan Parapat. Dalam forum tersebut, Komisi D menyoroti perlunya kolaborasi konkret antar-lembaga guna menyusun langkah preventif jangka panjang.
“Kita tidak ingin Parapat hanya jadi objek tanggap darurat. Perlu ada cetak biru pengelolaan hutan dan tata air yang berkelanjutan,” ujar Frans Dante Ginting.
Masukan dari Pansus DPRD Simalungun mengungkapkan lemahnya pengawasan terhadap kawasan hulu yang berdampak langsung terhadap debit air dan potensi longsor. Sementara itu, perwakilan BBKSDA dan BBWS menyatakan komitmen untuk meningkatkan sinergi pemetaan risiko bencana.
DPRD Sumut berjanji akan mendorong kebijakan teknis berbasis mitigasi bencana, termasuk mendorong transparansi anggaran dan evaluasi kebijakan kehutanan di wilayah tersebut.(520)
