Tanjung Balai Mengemuka di PN Medan, Penyimpangan Korupsi Dana Hibah KPU Disorot

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjung Balai mulai terkuak dalam persidangan perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/5/2026).

Empat pejabat KPU setempat duduk sebagai terdakwa, yakni Ketua KPU Fitra Ramadhan Panjaitan, Sekretaris Eka Ansari Siregar, Bendahara Muhammad Ridho Satria, serta Pejabat Pembuat Komitmen Sri Wahyuni Usman.

Jaksa Penuntut Umum memaparkan, pengelolaan anggaran hibah sebesar Rp16,5 miliar yang bersumber dari APBD diduga tidak sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Dari hasil audit, negara disebut mengalami kerugian lebih dari Rp1,2 miliar.

Di hadapan majelis hakim, jaksa mengurai dugaan praktik yang mengarah pada penyimpangan anggaran, mulai dari biaya perjalanan dinas yang dipertanyakan keabsahannya, pembengkakan nilai belanja, hingga kegiatan yang tidak didukung laporan pertanggungjawaban

Persidangan yang berlangsung sore itu berjalan tanpa dinamika berarti. Para terdakwa terlihat minim respons, dengan sikap cenderung pasif sepanjang pembacaan dakwaan. Tidak ada interupsi ataupun keberatan yang diajukan terhadap uraian jaksa.

Saat majelis hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, keempat terdakwa kompak memilih tidak menggunakan hak tersebut.

Namun, dinamika muncul ketika hakim menggali sikap para terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan. Tiga orang menyatakan mengakui kesalahan, sementara satu terdakwa, yakni Fitra Ramadhan Panjaitan, tetap pada pendiriannya dengan tidak mengakui dakwaan.

Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan sikap di antara para terdakwa dalam menyikapi perkara yang tengah berjalan.

Dari penelusuran perkara, kasus ini bermula dari pengelolaan dana hibah Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan KPU pada tahun anggaran 2023 dan 2024.

Sebagian anggaran memang telah direalisasikan dan sisanya dikembalikan ke kas daerah.

Namun, aparat penegak hukum menemukan adanya selisih penggunaan yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Proses hukum terhadap perkara ini tidak berlangsung singkat. Penyidik sebelumnya telah melakukan serangkaian langkah, termasuk penggeledahan kantor KPU serta pemeriksaan puluhan saksi untuk menguatkan dugaan tindak pidana.

Jaksa menyatakan telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk membawa perkara ini ke persidangan.

Sejumlah kalangan menilai, perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana publik, khususnya yang bersumber dari hibah, tetap harus diawasi secara ketat agar tidak membuka ruang penyimpangan.

Usai sidang, salah satu jaksa membenarkan adanya perbedaan pengakuan dari para terdakwa.

“Ada yang mengakui, ada juga yang tidak,” ujarnya singkat.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda berikutnya dalam waktu dekat.

Laporan : Erni