MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menuai sorotan yang tajam dari masyarakat. Sejak dilantik beberapa waktu lalu sebagai Gubernur, Bobby melakukan perombakan besar-besaran, dengan istilah bersi-bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Sedikitnya delapan pejabat eselon II dinonaktifkan ada yang ditekan dan dipaksa mundur tanpa alasan dan masalah yang jelas, posisi mereka digantikan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang dekat Bobby Nasution, bagaikan membangun “Jaringan Mafia Kekuasaan” dalam Pemprovsu, Pejabat eselon II sebelumnya yang berprestasi dan berintegritas dalam jenjang karirnya di buang bagaikan sampah. Disisi lain, Sulaiman selaku Ka.Inspektorat kabarnya juga sudah mempersiapkan dan mengantongi 121 nama Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprovsu, dalam waktu dekat akan dibuang atau dimutasikan. Lalu akan masuk lebih 121 nama pejabat ekspor ke Pemprovsu.
Dalam gelombang mutasi I, percaturan di mulai dengan menggeser Ahmad Fadli di ganti dengan Ardan Noor, Ahmad Fadli jadi Staf Ahli. Selanjutnya Mulyono Kadis PUPR menggantikan Ardan Noor ke Kesbangpol, sementara Dedy Harahap bergeser, akhirnya sejumlah nama muncul dari Medan dan langsung menduduki posisi strategis. Di antaranya Topan Obaja Putra Ginting yang disiplin ilmunya bukan tehknis namun karena kekuasaan Bobby, Topan Golden Boys mendudukki jabatan Kadis PUPR Sumut menggeser Mulyono, ST.
Akhirnya, Empat bulan menjabat Kadis PUPR Provsu Topan Obaja Putra Ginting “Gol” di KPK terkait kasus suap proyek infrastruktur Rp231 milyar, ditangkap dalam operasi senyap OTT KPK pada Jum’at, 27 Juni 2025 malam.
Alexander Sinulingga yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat yang berperan penting dalam menyapu pejabat sebelumnya, Kusnul Fanani Sitorus sebagai Kabiro Umum, selaku pemegang kuasa anggaran untuk tuannya dan Sutan Tolang sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang mengendalikan dan mengatur duduknya calon pejabat ekspor.
Tak berhenti sampai di situ, informasi terbaru menyebutkan bahwa Bobby tengah menyiapkan sederet nama tambahan yang juga berasal dari lingkaran dekatnya. Yuda, dari Pemko Medan akan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sumut, yang saat ini di Dinas Kesehatan Medan, Ali Sipahutar Sekwan Medan, dikabarkan akan dilantik menjadi Sekretaris DPRD Sumut (Sekwan) menggeser Zulkifl.
Sementara Camat Medan Labuhan akan mengisi posisi Kabiro strategis. Ardian Surbakti diplot menjadi Dirut PDAM Tirtanadi menggantikan Erwin Putra. Jabatan Kepala Dinas Sosial kabarnya Khoiruddin dari Kadis Sosial Medan yang akan menggeser Asren Nasution. Begitu juga untuk jabatan Bappelitbang, kabarnya Alfi Syahriza “tertekan” kemungkinan besar akan mengundurkan diri dari jabatannya dan akan di isi oleh Ka.Bappeda Medan Benny Iskandar, ST.
Nama lain, Benny Sinombah, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat fungsional Dinas Pendidikan Medan, disebut “dipaksakan” untuk menduduki posisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, jelas ini sudah mengkangkangi hak progratif Wali Kota Medan Rico Waas.
Langkah-langkah Bobby ini telah memunculkan kecurigaan publik, semacam membangun “jaringan mafia kekuasaan” dalam Pemerintahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengisian jabatan. Apalagi, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi terkait dasar pencopotan para pejabat eselon II yang lama, maupun argumentasi yang jelas dalam penempatan pejabat baru, ini semacam kerja “mafia” dalam pemerintahan di Sumatera Utara.
“Kalau ini dibiarkan, birokrasi Sumut akan hancur. Orang yang sudah bekerja dengan memiliki integritas yang tinggi dibuang, lalu diganti dengan orang-orang yang loyal secara politik dan pribadi. Ini bukan reformasi birokrasi namanya, tapi justru kemunduran peradaban dalam Pemerintahan di Sumatera Utara, bagaikan membangun sebuah “jaringan mafia kekuasaan” dalam pemerintahan dan orang orang dekat tersebut adalah “tim mafia jaringan Pilkada Sumut” yang erat dengan KKN, ujar Azhari Sinik selaku Direktur Eksekutif LIPPSU yang juga tokoh aktifis Sumatera Utara.
Sejumlah pihak mendesak agar Bobby Nasution membuka proses mutasi secara transparan, termasuk alasan evaluasi, mekanisme seleksi, dan kompetensi para pejabat baru.
Lembaga seperti Ombudsman RI dan KPK kita dorong untuk turun tangan memeriksa dan mengusut dugaan adanya jual beli jabatan dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang disandang Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut serta batalkan pegawai eksporan dari Medan.
(Tim-Red)
