Pemprovsu Tak Punya Rasa Kemanusiaan, Anggaran BPBD Sumut Digeser ke PUPR Rp80 Miliar dari Rp100 Miliar dalam R-APBD 2025

MEDAN, PROMEDIA.NEWS — Keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menggeser anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut ke Dinas PUPR senilai Rp80 miliar menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal adalah Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik.

Azhari menilai kebijakan itu tidak memiliki rasa kemanusiaan dan semakin menunjukkan buruknya tata kelola anggaran Pemprovsu di tengah meningkatnya jumlah bencana yang terjadi di Sumut.

> “Ini kebijakan yang mencederai rasa kemanusiaan. BPBD adalah garda terdepan saat rakyat dilanda bencana. Menggeser anggaran mereka sebesar ini sama saja menunjukkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap penderitaan masyarakat,” tegas Azhari AM Sinik.

Menurut Azhari, Pemprovsu seharusnya memperkuat anggaran BPBD, bukan malah memindahkannya untuk proyek lain. Ia menilai keputusan tersebut sangat tidak tepat dilakukan, pasalnya Sumut sangat rawan mengalami benacana dan musibah besar seperti banjir dan tanah longsor, terbukti saat ini terjadi di Tapsel, Tapteng, Langkat, Batubara, Deli Serdang, Binjai, Medan, dan sejumlah daerah lainnya.

“Ketika longsor dan banjir sedang melanda di mana-mana dan warga butuh logistik, perahu, tenda, serta dukungan cepat, justru anggaran BPBD sudah hilang dipotong sebelumnya. Ini keputusan yang keliru dan tidak punya empati,” lanjutnya.

Azhari juga mendesak DPRD Sumut untuk memanggil pihak Pemprovsu dan melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pengalihan dan perubahan anggaran sampai tujuh kali perubahan. Ia menilai ada indikasi bahwa Pemprovsu lebih mengutamakan proyek fisik daripada keselamatan rakyat.

> “Dana kebencanaan itu soal nyawa. Pemerintah yang memindahkan anggaran seperti ini harus bertanggung jawab. DPRD jangan diam, pura pura bodoh dan senyap,” ujarnya.

Aktivis LIPPSU tersebut menegaskan bahwa bencana tidak pernah menunggu, dan anggaran yang tersendat hanya akan memperburuk keadaan masyarakat di lapangan.

Hingga kini Pemprovsu belum memberikan penjelasan detail mengenai alasan penggeseran anggaran tersebut sebelumnya, akhirnya sekarang timbul bencana dan musibah. (Red)