LIPPSU : Bilang Saja Negara Sudah Menyerah Tangani Bencana di Sumut

Medan, 20 Desember 2025.

“Potret Telanjang Absennya Negara di wilayah Terluar Bencana”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Lambannya penanganan bencana alam di Sumatera Utara kembali menuai kritik keras. Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M. Sinik, menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap pemerintah pusat yang dinilai belum menunjukkan keseriusan nyata dalam menangani penderitaan warga, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng).

“Kalau memang sudah tidak sanggup, bilang saja ke publik. Jangan biarkan masyarakat menunggu dalam ketidakpastian,” tegas Azhari yang akrab disapa Ari, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Ari, hingga memasuki minggu ketiga pascabencana, masih banyak wilayah terdampak terparah yang belum tersentuh bantuan. Ia menilai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkesan hanya melakukan kunjungan seremonial, tanpa pemetaan jelas terhadap titik-titik paling kritis.

“Harus dipahami dulu mana wilayah yang paling parah. Jangan asal berkunjung. Masih banyak titik lokasi yang belum terjamah, termasuk di Tapteng,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ari merespons aksi kemanusiaan Anggota DPD RI asal Sumut, Pdt. Penrad Siagian, yang secara langsung turun ke lapangan mendistribusikan bantuan sembako, sayur-sayuran, dan pakaian kepada warga dari Aek Manuhar, Simarpinggan, dan Sipakpahi, Rabu (17/12/2025).

Ironisnya, ratusan warga dari tiga wilayah terisolir itu harus menempuh perjalanan berjam-jam melintasi medan berat dan perbukitan hanya untuk mengambil bantuan lebih dari tiga ton yang disalurkan secara mandiri oleh Penrad Siagian. Fakta ini, menurut LIPPSU, menjadi potret telanjang absennya negara di wilayah-wilayah terluar bencana.

“Relawan dan masyarakat sipil justru bergerak lebih cepat. Pemerintah jangan hanya mengandalkan dinas dan BNPB sementara anggaran di manipulasi. Libatkan relawan yang paham medan. Jangan kirim bantuan tanpa arah, bingung mau disalurkan ke mana, sementara warga terus menjerit,” kata Ari.

Ia menegaskan, jeritan warga bukan hanya soal kelaparan, tetapi juga kehilangan tempat tinggal dan arah hidup. Banyak korban gempa kini hidup tanpa kepastian, terjebak di balik perbukitan, dengan rumah hancur dan akses tertutup.

Senada dengan itu, Pdt. Penrad Siagian menilai keseriusan pemerintah pusat hingga kini belum tampak secara nyata. Ia menyoroti masih banyaknya daerah terisolir, distribusi bantuan yang tidak merata, serta lemahnya koordinasi di lapangan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Penrad, pemerintah pusat belum menyampaikan pernyataan resmi terkait tahapan penanganan bencana.

“Hingga hari ini, tidak ada kejelasan. Apakah masih fase tanggap darurat, kapan rehabilitasi dimulai, bagaimana rekonstruksi dilakukan. Masyarakat dan pemerintah daerah dibiarkan menebak-nebak,” ujarnya.

Penrad menegaskan, lambannya penanganan bencana ini hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat.

“Negara tidak boleh abai. Kehadiran negara harus dirasakan secara nyata, terutama saat nyawa dan masa depan warga dipertaruhkan,” tegasnya.

Ia pun mendesak pemerintah pusat segera mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki — mulai dari sumber daya manusia, logistik, hingga alat berat — untuk membuka akses wilayah terisolir dan memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan manusiawi.

By : Syafaruddin Sikumbang