Gedung DPRD Sumut Bagaikan ‘Gedung Setan’, Paripurna Kursi Kosong

MEDAN – PROMEDIA.NEWS – Gedung megah DPRD Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/6/2025) kembali menyuguhkan drama politik yang menyesakkan. Dari 100 anggota legislatif, hanya 29 yang tercatat hadir dalam rapat paripurna penyampaian hasil Reses ke-III Tahun Sidang I 2024/2025.

Kursi-kursi kosong mendominasi ruang sidang yang seharusnya menjadi wadah menyuarakan jeritan rakyat. Meski forum paripurna tak kuorum, sidang tetap digelar. Ironisnya, ketidakhadiran massal ini seolah dianggap biasa oleh sebagian legislator.

“Mungkin rekan-rekan masih di perjalanan dari Dapil,” ujar seorang anggota dewan yang tak ingin disebutkan namanya, mencoba meredam sorotan. Namun di balik kalimat datar itu, terkuak sinyal ketidakseriusan.

Beberapa anggota dewan ketika dihubungi media memilih diam. Salah satunya Rony Reynaldo Situmorang dari Fraksi NasDem. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp soal absensinya, ia hanya menjawab dengan emoji jempol. Tidak ada penjelasan.

Sementara itu, seorang anggota DPRD yang hadir dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, saat ditanya wartawan mengatakan “Itu ranah Badan Kehormatan Dewan (BKD) ucapnya,”singkatnya.

Zeira Salim, turut berkomentar pendek, “Abang juga ngak faham kenapa paripurna tadi banyak yang tidak datang,”tambahnya.”

Dalam suasana ruang yang sepi dari kehadiran wakil rakyat, anggota dari Dapil IX, Manaek Hutasoit dari Fraksi Golkar, mencoba menyuarakan nurani. Ia mengingatkan bahwa hasil reses-reses sebelumnya belum juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi. “Aspirasi masyarakat sudah bertumpuk-tumpuk tapi tanggapan dari pemerintah nihil,” tegasnya.

Wakil Gubernur Sumut, Surya, memang hadir, tapi kehadirannya tak cukup menambal absennya suara mayoritas legislatif. Kinerja eksekutif yang lamban dan legislatif yang pasif telah menciptakan kombinasi yang mematikan bagi demokrasi lokal.

Fenomena “paripurna kursi kosong” bukan kali ini saja terjadi. Namun ketika publik mulai mempertanyakan loyalitas wakilnya, respons yang diterima justru berupa emoji dan diam membisu. Sebuah pengkhianatan terhadap transparansi yang dijanjikan.

Lantas, apakah para legislator Sumut sedang takut disorot pasca OTT Kadis PUPR Topan Obaja Putra Ginting oleh KPK? Belum ada jawaban pasti. Tapi sikap tertutup dan absen kolektif ini menambah kuat asumsi bahwa ada sesuatu yang sedang dihindari.

Gedung DPRD Sumut, alih-alih jadi pusat legislasi dan aspirasi, malah menjelma seperti “gedung setan” sunyi, dingin, dan tak bersahabat dengan suara rakyat. Apakah ini wajah baru demokrasi lokal.

Sudah saatnya Badan Kehormatan Dewan bertindak. Jika tidak, biarlah sejarah yang kelak mencatat dan mengadili diam mereka.(520)