News

Sekretaris Bapenda Menuding Masyarakat, Menutup Mata dari Tarikan Siluman

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Setelah terungkapnya praktik “tarikan siluman” di meja pajak yang membuat target penerimaan daerah tersandera, publik berharap ada sikap tegas dari pejabat Bapenda.

Pegawai di lapangan menunggu komando, sistem dibersihkan, pungutan liar dipangkas, kepercayaan masyarakat dipulihkan.

Namun yang muncul justru pernyataan mengejutkan dari Sekretaris Bapenda Sumut, Rudi Hadian Siregar, Melalui akun media sosialnya, ia menyebut penyebab utama terancam dan melesetnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp7,2 triliun tahun 2025 adalah karena masyarakat tidak patuh bayar pajak.

Pernyataan ini sontak membuat geram pegawai Bapenda sendiri.

Bagaimana mungkin masyarakat dijadikan kambing hitam, sementara fakta di lapangan jelas, biaya ADM siluman mencekik, biro jasa lebih mulus dari pada keluarga kandung wajib pajak sendiri, e-tilang dipakai sebagai penghalang, dan razia hanya jadi formalitas, sementara, ratusan berkas menumpuk di meja tidak direalisasikan dan diselesaikan.

Dengan satu kalimat di Facebook, Sekretaris Badan ini mematahkan semangat pegawai yang ingin perubahan. Ia seolah menutup mata dari kenyataan bahwa target pajak tergerus bukan karena rakyat enggan bayar, melainkan karena sistem dikuasai aturan tak masuk akal yang dibiarkan tumbuh liar.

Pegawai Bapenda yang selama ini berjuang melawan stigma justru dipatahkan oleh bosnya sendiri.

Masyarakat bertanya apakah Sekretaris Bapenda benar-benar memahami masalah, tentang perpajakan atau sekadar mencari selamat dengan menyalahkan masyarakat kecil?

Dengan ketidaktahuannya maka mempersalahkan masyarakat.

Diduga Sekretaris Bapenda Sumut terlibat dalam terima upeti dari biro jasa yang teroganisir selama ini, dan menghambat percepatan target penerimaan pajak.

Sementara tarikan siluman terus menggerogoti kas daerah, ucapan asal-asalan seperti itu hanya memperdalam luka kepercayaan masyarakat.

Target Rp7,2 triliun bukan hanya terancam gagal, tapi bisa runtuh sebelum dimulai jika pejabatnya masih sibuk mencari kambing hitam ketimbang membenahi kandang sendiri.(520)

redaksi2

Recent Posts

LIPPSU: Segera Ambil Alih 660,59 Hektar Lahan Eks HGU, Jangan Sampai Nanti Direbut Lagi Sama PT Socfindo

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara…

18 Juni 2026

Audit Total Dapur MBG Silalas, Ada Dugaan Kejanggalan Gaji dan Pengadaan Pangan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Peduli Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN),…

18 Juni 2026

Oknum Pengacara DRS Dilaporkan ke Polda Sumut, Diduga Gelapkan Uang Klien Rp1 Miliar

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Diduga Gelapkan Uang Klien Rp1 Miliar, Oknum Pengacara Dilaporkan ke Polda Sumut.…

17 Juni 2026

Prestasi Letkol PNB ERWIN TRI PRABOWO, Prajurit TNI AU Yang Patut Dikenang

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Dalam sejarah operasi pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di Indonesia, salah…

17 Juni 2026

LIPPSU: 10 Paket Pengadaan Rp77,4 Miliar di Labuhanbatu Diintai Pemain Lama, Rawan Dikorupsi Berjamaah

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M. Sinik,…

17 Juni 2026

LIPPSU: Jangan Gunakan Dana BOS untuk Melancong ke Luar Negeri dan Foya-Foya Bersama Guru-Guru di Sekolah, Nanti “Gol”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mengingatkan seluruh kepala sekolah dan…

17 Juni 2026