News

Sekretaris Bapenda Menuding Masyarakat, Menutup Mata dari Tarikan Siluman

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Setelah terungkapnya praktik “tarikan siluman” di meja pajak yang membuat target penerimaan daerah tersandera, publik berharap ada sikap tegas dari pejabat Bapenda.

Pegawai di lapangan menunggu komando, sistem dibersihkan, pungutan liar dipangkas, kepercayaan masyarakat dipulihkan.

Namun yang muncul justru pernyataan mengejutkan dari Sekretaris Bapenda Sumut, Rudi Hadian Siregar, Melalui akun media sosialnya, ia menyebut penyebab utama terancam dan melesetnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp7,2 triliun tahun 2025 adalah karena masyarakat tidak patuh bayar pajak.

Pernyataan ini sontak membuat geram pegawai Bapenda sendiri.

Bagaimana mungkin masyarakat dijadikan kambing hitam, sementara fakta di lapangan jelas, biaya ADM siluman mencekik, biro jasa lebih mulus dari pada keluarga kandung wajib pajak sendiri, e-tilang dipakai sebagai penghalang, dan razia hanya jadi formalitas, sementara, ratusan berkas menumpuk di meja tidak direalisasikan dan diselesaikan.

Dengan satu kalimat di Facebook, Sekretaris Badan ini mematahkan semangat pegawai yang ingin perubahan. Ia seolah menutup mata dari kenyataan bahwa target pajak tergerus bukan karena rakyat enggan bayar, melainkan karena sistem dikuasai aturan tak masuk akal yang dibiarkan tumbuh liar.

Pegawai Bapenda yang selama ini berjuang melawan stigma justru dipatahkan oleh bosnya sendiri.

Masyarakat bertanya apakah Sekretaris Bapenda benar-benar memahami masalah, tentang perpajakan atau sekadar mencari selamat dengan menyalahkan masyarakat kecil?

Dengan ketidaktahuannya maka mempersalahkan masyarakat.

Diduga Sekretaris Bapenda Sumut terlibat dalam terima upeti dari biro jasa yang teroganisir selama ini, dan menghambat percepatan target penerimaan pajak.

Sementara tarikan siluman terus menggerogoti kas daerah, ucapan asal-asalan seperti itu hanya memperdalam luka kepercayaan masyarakat.

Target Rp7,2 triliun bukan hanya terancam gagal, tapi bisa runtuh sebelum dimulai jika pejabatnya masih sibuk mencari kambing hitam ketimbang membenahi kandang sendiri.(520)

redaksi2

Recent Posts

SPPG Silalas Yayasan Sabda Peduli Gizi Diduga Korupsi Upah Tenaga Kerja

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) menyoroti dugaan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan…

12 Juni 2026

LIPPSU : Uang Intensif Pegawai Rp38 M Raib, Upah Pungut Kepling Rp10 M Lenyap

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) mengapresiasi pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026…

12 Juni 2026

8 Tahun Berlalu, PT Sompo Tak Kunjung Bayar Klaim Asuransi Nasabah Meski Telah Inkrah

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Klaim asuransi yang diajukan pemegang polis MD-FPR-000293-000002017-08, Halomoan H, selaku nasabah PT…

12 Juni 2026

Tangan Dan Kaki Melayang Karena Tersinggung Di Jalan, Marajohan Laporkan Oknum Anggota DPRD Medan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik,…

12 Juni 2026

LIPPSU: Pasien BPJS Nyaris Kehilangan Nyawa, Rumah Sakit Terapkan Birokrasi Berbelok-belok Seperti Jalan Layang Kelok 9 Di Sumbar

MEDAN, PROMEDIA. NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM…

12 Juni 2026

Ratama Sumbayak : Periksa 26 Pajabat Terlibat Kasus Korupsi Tata Kelola MBG, Kajagung Burhanuddin Harus Tegas

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran Ratama Saragih, S.H, CCF menyampaikan desakannya kepada…

11 Juni 2026