LIPPSU: Siapa yang Bodoh dan Sok Pintar dalam Polemik BTT Rp.843 Miliar? “Drama Anggaran Tipu Publik”

Medan, 15 Desember 2025.

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Polemik anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumatera Utara senilai Rp843 miliar kian menguat dan menyeret isu integritas kepemimpinan serta transparansi pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai simpang siur angka BTT bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan indikasi serius buruknya tata kelola anggaran.

“Saya tidak tahu siapa yang bodoh dan sok pintar, tapi yang jelas publik sedang disuguhi dagelan “anggaran tipu publik”. Angka Rp.843 miliar tiba-tiba bisa ‘nyungsep’ jadi Rp.123 miliar,” kata Ari, panggilan Azhari, Senin (15/12).

Ari mengaku tidak terkejut dengan kegaduhan tersebut, menyusul pengakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bahwa dana BTT sempat digunakan untuk pembayaran bonus atlet PON serta pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan di Nias Barat.

Pengakuan itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Sumut, Sulaiman Harahap, yang merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang memungkinkan penggunaan BTT untuk kebutuhan mendesak di luar perencanaan awal.

“Dana BTT memang diambil untuk bonus atlet dan pembangunan infrastruktur. Nantinya dana itu akan dikembalikan,” ujar Sulaiman di Medan, Jumat (12/12/2025).

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sulaiman mengaku tidak mengetahui apakah dana itu telah dikembalikan, berapa besarannya, serta tidak mampu menjelaskan selisih anggaran antara klaim Rp.123 miliar dengan angka resmi dalam regulasi sebesar Rp.843 miliar. 

Pergub Bicara Jelas, Pemerintah Bingung atau Menipu

Ari menegaskan, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 secara eksplisit mencantumkan BTT sebesar Rp.843.120.258.228,00, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27.

“Angkanya jelas, tertulis hitam di atas putih. Kalau kemudian pejabat bicara seolah-olah BTT hanya Rp123 miliar, ini bukan salah hitung lagi, tapi patut diduga ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia mempertanyakan, apakah kekacauan ini akibat ketidaktahuan pejabat, atau justru upaya sistematis menyamarkan fakta anggaran.

Sorotan serupa disampaikan Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut. Keduanya menilai polemik BTT telah melampaui perdebatan administratif dan masuk ke wilayah ketidakjujuran politik.

“Ini sudah soal integritas dan kepemimpinan. Ada pihak yang tidak jujur kepada publik,” ujar Direktur Eksekutif SMI, Christian Redison Simarmata, didampingi peneliti Fitra Sumut Elfenda Ananda, Kamis (11/12).

Menurut mereka, klaim awal bahwa BTT hanya Rp123 miliar gugur seketika setelah Pergub Nomor 7 Tahun 2025—yang ditandatangani Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni pada 10 Februari 2025—menunjukkan angka Rp.843 miliar.

“Kalau anggaran itu sah, lalu mengapa pemerintah berpura-pura tidak tahu? Ke mana dana ratusan miliar itu dialihkan?” tanya Elfenda.

DPRD Dinilai Lumpuh Mengawasi

Kritik keras juga datang dari pengamat sosial politik Sutrisno Pangaribuan, ST, yang menilai DPRD Sumut gagal menjalankan fungsi pengawasan. Dalam dialog publik di Medan, ia mengungkapkan telah terjadi tujuh kali pergeseran anggaran dengan nilai besar tanpa kontrol memadai.

“Kalau dewan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, untuk apa mereka duduk di sana? Ini matinya kontrol politik,” ujar Sutrisno lantang.

Ia menegaskan, salah satu titik paling krusial dari pergeseran anggaran tersebut adalah BTT yang dikaitkan langsung dengan penanganan bencana, dengan selisih anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp.700 miliar tanpa penjelasan memadai.

Azhari menambahkan, ketidakhadiran Pj Sekda Sumut dalam forum dialog publik yang digelar LIPPSU justru memperkuat kecurigaan publik.

“Kami undang untuk menjelaskan, tapi beliau tidak datang dan tidak ada konfirmasi. Ini bukan makin terang, tapi makin gelap,” ujarnya.

Ironisnya, polemik ini muncul di tengah pengakuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bahwa kerugian akibat bencana alam di Sumut mencapai Rp9,98 triliun. DPRD Sumut pun mulai membahas alokasi anggaran pemulihan pascabencana.

“Di satu sisi anggaran akan tersedot besar, di sisi lain sandiwara BTT belum selesai. Publik berhak tahu siapa yang bodoh, siapa yang sok pintar,” pungkas Ari. (Heriyanto Budi)