MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Meski angka inflasi Sumatera Utara menurun dari rekor 5,32 persen menjadi 4,42 persen, provinsi ini tetap menduduki posisi tertinggi di Indonesia.
Di balik penurunan semu itu, Wakil Ketua I DPRD Sumut, H. Salman Alfarisi, kembali menyoroti akar persoalan, sistem pengendalian harga daerah yang belum bekerja sebagaimana mestinya.
“Pemerintah seolah hanya bereaksi ketika harga melonjak. Tidak ada sistem yang berfungsi secara berkelanjutan,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Rabu (9/10/2025).
Sinyal Bahaya dari Dapur Warga
Kenaikan harga beras, cabai merah, dan bawang telah menjadi indikator kegagalan pemerintah daerah menjaga stabilitas pangan. Di pasar-pasar Medan dan Deli Serdang, harga bahan pokok masih tinggi, menekan daya beli warga yang penghasilannya stagnan.
Salman menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tidak beroperasi sesuai mandatnya.
“Koordinasi lintas instansi masih lemah, dan intervensi pemerintah nyaris tak terasa ketika harga mulai merangkak naik,” tambahnya.
Kritik itu bukan tanpa dasar. Catatan BPS menunjukkan inflasi tertinggi di Sumut berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menyumbang lebih dari separuh kenaikan harga.
Situasi ini memperlihatkan bahwa mekanisme distribusi pangan belum efisien, dan pengawasan pasar masih longgar.
Turun Angka, Belum Turun Tekanan
Pemerintah Provinsi Sumut memang mengumumkan 11 langkah cepat menekan inflasi, mulai dari operasi pasar hingga pembentukan BUMD pangan. Namun, langkah-langkah itu belum menurunkan tekanan harga di tingkat konsumen.
“Angka inflasi memang turun di atas kertas, tapi beban hidup masyarakat belum ikut menurun.
Ini bukan soal statistik, melainkan kenyataan di lapangan,” tegas Salman.
Menurutnya, jika sistem pengendalian harga tidak dibenahi secara struktural, penurunan inflasi hanya bersifat sementara mirip “obat pereda panas” yang menurunkan suhu sesaat, tanpa menyembuhkan penyakitnya.
Jalan Panjang Menuju Ketahanan Pangan
Salman mendesak agar Pemprov segera membentuk Badan Pangan Daerah dengan kewenangan penuh dalam mengelola stok strategis. Badan ini diharapkan bisa membeli langsung hasil petani dan menyalurkan ke pasar saat harga melonjak, memutus mata rantai spekulan.
Ia juga mengusulkan penguatan data pangan terpadu antar dinas, serta program pasar stabil dan warung murah permanen agar masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga wajar setiap saat, bukan hanya ketika pemerintah “panik”.
Krisis yang Tak Sekadar Angka
Kenaikan harga bahan pangan berdampak langsung pada ekonomi keluarga kecil di Sumut. Banyak ibu rumah tangga mengaku kini harus mengurangi porsi lauk atau beras untuk menyesuaikan dompet.
“Inflasi itu wajah nyata kesulitan rakyat,” ujar Salman.
“Selama pemerintah daerah belum punya sistem pangan yang kokoh dan antisipatif, kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi jargon dalam rapat-rapat.
Ketika sebagian pejabat sibuk menyiapkan laporan keberhasilan menekan inflasi, pasar-pasar Masyatakat justru terus berdenyut dalam keresahan harga.
Dan di titik itulah, kritik Salman Alfarisi menemukan relevansinya, Sumut butuh sistem, bukan slogan, butuh tindakan nyata, bukan sekadar angka yang disorot dalam konferensi pers.(520)
