LIPPSU: Wali Kota Medan Jangan Mimpi Dua Periode

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti kinerja Wali Kota Medan Rico Waas yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kota Medan.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menilai hingga kini masyarakat belum melihat program konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, terutama terkait penanganan banjir, kemacetan, infrastruktur jalan rusak, kebersihan kota, hingga penataan kawasan kumuh di Medan.

“Jangan mimpi dapat dua periode bila kinerjanya tidak becus dan tidak punya gebrakan signifikan sebagai wali kota,” tegas Azhari kepada wartawan di Medan, Minggu (10/5).

Ia menilai, dalam 100 hari kerja seharusnya kepala daerah mampu menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan program prioritas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun hingga kini, menurutnya, berbagai persoalan klasik di Kota Medan masih belum terselesaikan secara maksimal.

Azhari juga menyoroti kondisi kawasan Medan Utara yang dinilai masih tertinggal dibanding wilayah lain di Kota Medan. Persoalan banjir rob, jalan rusak, drainase buruk, dan minimnya fasilitas publik disebut masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Karena itu, LIPPSU mendorong agar Pemerintah Kota Medan segera merealisasikan pemekaran Medan Utara guna mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar di sektor pelabuhan, industri, dan perdagangan yang harus didukung pembangunan infrastruktur memadai.

Selain itu, Azhari meminta Pemko Medan lebih terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat sipil agar kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat seremonial. Ia menegaskan, publik saat ini menunggu langkah nyata, bukan sekadar pencitraan atau slogan pembangunan.

“Wali kota harus lebih sering turun melihat kondisi riil masyarakat. Jangan hanya fokus kegiatan seremoni dan rapat-rapat formal, sementara persoalan di lapangan terus dikeluhkan warga,” ujarnya.

Azhari menambahkan, Kota Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara seharusnya mampu menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang responsif dan modern. Menurutnya, persoalan pelayanan publik, pengurusan administrasi, hingga penataan lalu lintas masih membutuhkan pembenahan serius agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga meminta Rico Waas segera melakukan evaluasi terhadap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lamban dalam merealisasikan program kerja. Menurut Azhari, percepatan pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung birokrasi yang profesional, disiplin, dan memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat.

LIPPSU juga mengingatkan bahwa tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan baru harus dijawab dengan kerja cepat, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jika tidak, kepercayaan publik dikhawatirkan akan terus menurun seiring lambatnya penyelesaian berbagai persoalan kota.

Laporan : Suardi, SH