MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, menegaskan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony tidak perlu “belajar lagi” sebagaimana pernyataan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Menurutnya, kritik yang disampaikan Ricky Anthony merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Ricky Anthony tidak perlu belajar lagi. Apa yang disampaikan itu sudah benar,” ujar Iskandar, Kamis (30/7/2026).
Iskandar mengatakan, sikap Ricky Anthony juga merupakan pandangan yang sejalan dengan posisi Partai NasDem sebagai partai politik yang memiliki kader di DPRD Sumatera Utara. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan menjadi bagian dari tugas konstitusional lembaga legislatif.
Ia menilai substansi persoalan bukan terletak pada kritik yang disampaikan Ricky Anthony, melainkan pada keputusan Gubernur Sumut meninggalkan rapat paripurna DPRD yang sedang berlangsung.
“Forum paripurna adalah agenda tertinggi DPRD. Karena itu, setiap unsur pemerintahan harus menghormati forum tersebut sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Menurut Iskandar, yang semestinya menjadi perhatian publik adalah penjelasan mengenai alasan meninggalkan rapat paripurna, bukan memperdebatkan kritik yang disampaikan oleh unsur legislatif.
“Yang seharusnya dijelaskan kepada publik adalah alasan meninggalkan rapat, bukan membalas kritik dengan komentar yang dinilai tidak menyentuh substansi persoalan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah sehingga fungsi pengawasan harus dijalankan secara objektif, independen, dan bertanggung jawab. Dalam sistem pemerintahan daerah, kata dia, kritik dari DPRD merupakan bagian dari mekanisme checks and balances untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Iskandar juga menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang lumrah dalam proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang terbuka, tanpa mengurangi penghormatan terhadap kewibawaan lembaga negara.
Ia berharap polemik tersebut tidak berkepanjangan dan dapat menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap terjalin secara harmonis dengan saling menghormati kewenangan masing-masing.
“NasDem berharap polemik ini menjadi evaluasi agar hubungan eksekutif dan legislatif tetap dibangun atas dasar saling menghormati, sehingga kehormatan lembaga DPRD tetap terjaga demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” tutup Iskandar.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi setiap perbedaan pandangan, sehingga perhatian pemerintah dan DPRD tetap terfokus pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Penulis : Heriyanto
