MEDAN, PROMEDIA.NEWS -Penunjukan H. Sulaiman Harahap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) pada 3 November 2025 bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Ini adalah puncak manuver politik Gubernur Bobby Nasution, yang di tengah kritik atas minimnya pengalaman dan dugaan arogansi kepemimpinan, kini menempatkan orang kepercayaannya di posisi sipil tertinggi provinsi.
Sosok Sulaiman Harahap, yang “dikenal tadinya rendah hati,” kini bertransformasi menjadi “Robot Gubernur”—sebuah istilah yang secara implisit menunjukkan perannya sebagai eksekutor setia kebijakan Bobby Nasution. Perjalanan karier Sulaiman yang penuh “liku” dan bahkan sempat tidak strategis di Pemko Medan, seolah dibersihkan dan dilambungkan secara instan di bawah payung kekuasaan sang menantu mantan Presiden.
Kontroversi Audit dan Alat Pengendali Politik
Titik balik karier Sulaiman yang paling disorot terjadi saat ia menjabat Kepala Inspektorat Kota Medan. Di sini, Sulaiman tidak hanya menjalankan tugas, melainkan—seperti diindikasikan narasi, menorehkan “temuan yang direkayasa” terkait proyek vital seperti kasus lampu penerangan jalan (lampu pocong).
Audit tersebut berfungsi ganda: sebagai alat penegakan aturan sekaligus instrumen politik yang efektif untuk menunjukkan ketegasan Bobby Nasution, terlepas dari kinerja yang dilakukan menyimpang dari aturan dan peraturan yang berlaku. Sebuah diksi yang mengaburkan antara penindakan pelanggaran dan pemanfaatan isu untuk citra.
Kenaikan jabatan Sulaiman ke Kepala Inspektorat Provinsi Sumut pasca kemenangan Bobby sebagai Gubernur, menegaskan pola konsolidasi kekuasaan. Di posisi baru ini, Sulaiman menjadi “algojo bersih-bersih” yang berani mendepak sejumlah pejabat eselon II dan III, mulai dari Kepala Dinas Tenaga Kerja hingga Kepala Dinas Pendidikan.
Pertanyaannya
Apakah langkah-langkah tegas ini murni demi “tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas ?”, ataukah ini adalah strategi pembersihan dan penempatan loyalis untuk memuluskan visi dan program Gubernur muda yang sarat kritik? Kinerja Sulaiman yang menorehkan prestasi dan menjadikannya “salah satu pejabat paling disegani” bisa dibaca sebagai keberanian birokrat yang jujur, atau sebaliknya, simbolisasi kekuatan tangan kanan penguasa muda yang bermental pendendam dan zholim.
Plt Sekdaprovsu: Amanah atau Taktik?
Penobatan Sulaiman Harahap sebagai Plt. Sekdaprovsu menggantikan Togap Simangunsong yang purnatugas, menempatkannya pada jantung birokrasi provinsi. Dengan jabatan Plt, Gubernur memiliki kontrol penuh atas posisi ini sebelum ditunjuk definitif.
Kehadiran Sulaiman di posisi strategis ini, di tengah isu dugaan kepemimpinan yang tendensius dan arogansi Bobby Nasution yang dipicu oleh usia muda dan karbitan, minim pengalaman, dan privilese dinasti politik termasuk polemik yang menyertai status mertuanya menimbulkan pertanyaan besar:
Apakah Sulaiman akan menjadi penyeimbang yang mampu menjaga stabilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ataukah ia akan menjadi stempel legitimasi bagi setiap kebijakan kontroversial Gubernur?
Komitmen Sulaiman untuk “membangun kemitraan yang baik dengan kalangan media sebagai pilar kontrol sosial” perlu diuji. Di bawah kendali pemimpin yang dilingkari isu arogansi dan kekuasaan, peran media harus ekstra kritis agar slogan “Sumut Berkah” tidak sekadar menjadi pencitraan kosong menjelang tahun politik menuju Indonesia Emas 2045 di bawah naungan Presiden Prabowo.
Publik menanti, apakah Sulaiman Harahap akan menjelma menjadi Sekda definitif yang independen atau tetap menjadi prototipe birokrat loyalis yang menopang ambisi politik Sang Gubernur Muda karbitan.
Dinasti Politik dan Tangan Besi Inspektorat: Keresahan ASN di Bawah Bayang-Bayang “Robot” Bobby Nasution
Penunjukan H. Sulaiman Harahap sebagai Plt Sekdaprovsu harus dibaca sebagai langkah konsolidasi total kekuasaan yang diambil Gubernur Bobby Nasution, di tengah pusaran kritik, keresahan ASN, dan isu skandal pribadi yang menyelimuti dirinya. Sulaiman kini tak lagi sekadar orang kepercayaan, melainkan manifestasi ‘Tangan Besi’ Bobby di birokrasi, yang kehadirannya diyakini membuat iklim kerja di Pemprov Sumut sangat meresahkan dan bisa seram dan gelap.
Inspektorat zholim yang langgar aturan, Senjata Pembersih dan Pemelihara Loyalis
Kunci dari keresahan ASN terletak pada peran Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat Sumut yang zholim dan melanggar atas sumpah jabatannya sendiri terhadap norma agama. Posisi yang dia emban setelah sukses menjalankan misi serupa di Pemko Medan, termasuk kasus lampu pocong sebagai “temuan yang direkayasa” dan pembohongan publik.
Alat Intimidasi Politik zholim
Inspektorat di bawah Sulaiman dituding bukan lagi lembaga pengawas profesional, melainkan instrumentasi politik Gubernur untuk menindak dan menzholimi ASN yang dicurigai tidak loyal dan tidak berhamba kepada Bobby (berdasarkan temuan di media, muncul dugaan praktik tebang pilih dalam penindakan). Dan tindakan ini jelas-jelas perbuatan yang zholim dan melanggar hak azazi manusia untuk beriteraksi dalam karir dan prestasinya.
Operasi “Bersih-Bersih” Selektif
Aksi “bersih-bersih” yang tampak heroik itu kini dipandang sinis oleh ASN senior. Jika benar Sulaiman mencari-cari kesalahan pejabat yang “dicurigai dekat dengan gubernur sebelumnya,” maka penindakan tegas terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pendidikan, dan lainnya, adalah bukan penegakan integritas, melainkan pembersihan dan penzholiman, untuk membuka jalan bagi loyalis penyembah Bobby Nasution.
Tameng dari Masalah Pribadi
Penekanan pada penindakan ASN (seperti ribuan ASN yang terlibat judol yang memang harus ditindak), berfungsi sebagai pengalih perhatian yang efektif. Kinerja keras Sulaiman seolah menjaga citra bersih Gubernur dari masalah-masalahnya sendiri, terutama terkait segala permasalahan yang ditinggalkan di Medan dan isu yang jauh lebih sensitif: skandal moral dugaan hubungan dengan wanita idamannya (terkait Clara Wirianda yang sempat viral di media sosial, meskipun isu tersebut tidak pernah terbukti secara hukum).
Ironi Kekuasaan Zholim
Seorang Gubernur yang dilingkari isu minim pengalaman, arogansi yang menonjol, dan isu skandal moral, justru menggunakan tangan kepercayaannya (Sulaiman Harahap) untuk menuntut integritas tanpa kompromi dari bawahannya. Ini adalah taktik licik yang memanfaatkan posisi Inspektorat untuk mendulang citra sekaligus membungkam perbedaan pandangan di internal birokrasi.
Plt Sekda
Misi Menjamin Stabilitas Sang Gubernur Muda Karbitan, Pengangkatan Sulaiman sebagai Plt Sekdaprovsu menegaskan bahwa Gubernur Bobby Nasution tidak ingin mengambil risiko menempatkan figur independen di posisi paling strategis birokrasi.
Pengendali Stabilitas
Dalam posisi Plt, Sulaiman diwajibkan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, konteksnya adalah stabilitas bagi Bobby Nasution, memastikan roda birokrasi berputar tanpa friksi yang membahayakan posisi Sang Gubernur.
Arogansi Berbungkus Kesantunan
Gaya kepemimpinan Sulaiman yang disebut “santun namun tegas” dapat dimaknai ganda: santun dalam interaksi publik, tetapi tegas dalam melaksanakan instruksi politik tanpa mempertimbangkan keresahan ASN. Dengan Sulaiman Harahap kini berada di puncak birokrasi, duet konsolidasi kekuasaan Bobby-Sulaiman semakin tak terhindarkan. Para ASN Pemprov Sumut kini berada di persimpangan jalan: antara tunduk pada “Robot Gubernur” atau bersiap menjadi target “bersih-bersih” berikutnya.
Penulis : Azhari A.M Sinik Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara
