MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Program kesehatan yang mestinya menyentuh kelompok paling rentan di Kabupaten Batu Bara kini berubah menjadi sorotan tajam yang tak kunjung tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH)
Azhari A.M Sinik Direktur Eksekutif LIPPSU, membuka kembali persoalan temuan awal yang mereka sebut sebagai “indikasi pola kebocoran sistemik administrasi anggaran kesehatan” di Dinas Kesehatan dan P2KB Batu Bara selama periode 2023–2024 dan indikasi kebocoran anggaran kesehatan 2025 – 2026.
Di atas kertas, semua terlihat terkendali :
– Stunting turun,
– Kader KB aktif,
– Pelatihan rutin, dan
– Layanan kesehatan bergerak sampai desa.
Namun di balik laporan itu, Azhari A.M Sinik menyebut ada pertanyaan besar yang belum terjawab :
– Di mana jejak verifikasi anggaran kesehatan sebenarnya?
🧒 STUNTING : Angka indah, Verifikasi Buram
Program percepatan penurunan stunting menjadi wajah utama Dinkes P2KB.
Tetapi dari catatan tim LIPPSU berdasarkan LHP BPK RI 2023 – 2025 menilai ada jurang antara laporan dan realitas :
Data sasaran keluarga berisiko tidak sepenuhnya sinkron
distribusi intervensi gizi sulit ditelusuri secara transparan potensi “pergeseran angka” dalam laporan capaian. “Yang terlihat di laporan bukan selalu yang terjadi di lapangan,” tegas Azhari.
Di titik ini, stunting bukan hanya isu kesehatan—tetapi juga isu validitas data dan akuntabilitas anggaran.
💰 BOKB DAN BOK KESEHATAN DANA BESAR, JEJAK KECIL DI LAPANGAN
Dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi salah satu pos paling sensitif, Program ini mencakup :
– Kampung KB
– PIK Remaja
– Penyuluhan keluarga
– Honor kader dan PLKB
– Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
– Advokasi Lintas sektor tentang pengendalian penyakit yang tiap tahun anggaran selalu dilaksanakan tanpa out put yang jelas
– Kesehatan Keluarga, Kesehatan Lingkungan yang anggarannya setiap tahun dilakukan.
Namun justru di sini LIPPSU menyoroti pola yang mereka sebut berulang di banyak daerah khususnya di kabupaten Batu Bara :
“Kegiatan banyak, tapi jejak pembuktian lapangan tipis.”
*Risiko yang disorot :*
Absensi dan honor berbasis laporan
kegiatan sosialisasi yang sulit diverifikasi fisik
potensi tumpang tindih kegiatan antar program
🏥 OBAT DAN ALKES :
Selisih di rantai Distribusi
Pengadaan obat dan bahan kesehatan menjadi titik lain yang disorot.
LIPPSU mencatat rantai panjang :
Perencanaan → Ekatalog → Pengadaan → Distribusi → Laporan stok. Namun di titik distribusi inilah celah dianggap muncul :
Ketidaksinkronan stok antar puskesmas potensi selisih volume barang
pengawasan akhir yang tidak selalu ketat.
“Selama rantai ini tidak diaudit menyeluruh, selisih kecil bisa menjadi besar,” tegas Azhari A.M Sinik
👩⚕️ PELATIHAN :
Pelatihan rutin digelar, dampaknya dipertanyakan.
Workshop Advokasi, Sosialisasi dan pelatihan tenaga kesehatan digelar hampir setiap tahun.
Namun Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM.Sinik menyebut ada pola yang mengkhawatirkan dan terindikasi :
Tema kegiatan berulang
peserta tidak selalu dapat diverifikasi secara independen output pelatihan tidak terukur secara konkret “Banyak kegiatan, tapi tidak selalu jelas memberi dampak perubahan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan serta Lintas Sektor di lapangan,” ujar Azhari A.M Sinik
📊 DATA STUNTING DIGITAL:
Rapi di sistim, Rawan di Input.
Digitalisasi data kesehatan melalui sistem pelaporan disebut mempercepat kinerja. Namun LIPPSU menilai sistem ini menyimpan risiko klasik :
Input data tidak selalu diverifikasi silang angka capaian berpotensi lebih kuat dari kondisi riil pengawasan publik terhadap data sangat terbatas. “Jika data tidak diverifikasi, sistem hanya menjadi mesin laporan, bukan alat kontrol,” tegas mereka.
🚑 *PROGRAM LAYANAN KESEHATAN :*
Ramai di foto dokumentasi, Lemah di Evaluasi
Program layanan kesehatan bergerak ke desa-desa menjadi program populer.
LIPPSU menyebut ada ketimpangan, dokumentasi kegiatan sangat lengkap
tetapi evaluasi dampak kesehatan jangka panjang minim ukuran keberhasilan lebih banyak pada jumlah kegiatan
🧾 *KESIMPULAN INVESTIGASI LIPPSU*
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M Sinik menyebut temuan awal ini mengarah pada satu pola besar :
“Bukan satu kasus, tetapi pola, administrasi terlihat kuat, verifikasi lapangan melemah.”
*Titik rawan utama :*
– BOKB program kader KB dan BOK Kesehatan
– Stunting dan intervensi gizi
– Pengadaan obat dan alat kesehatan
– Pelatihan dan workshop berulang
– Kegiatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
– Sistem data digital kesehatan
– Honor Kader
– Program Kesehatan lingkungan
⚖️ *PENUTUP:*
Seruan Pemeriksaan Menyeluruh oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M Sinik mendesak adanya audit lebih dalam terhadap:
– Realisasi kegiatan lapangan
– Validitas data penerima manfaat
– Rantai distribusi obat dan bantuan
– Efektivitas belanja pelatihan
Menurut laporan Tim LIPPSU hingga saat ini tahun 2026 Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Batu Bara masih melaksanakan program pelatihan yang tak punya dampak nyata bagi masyarakat dan kebutuhan kesehatan saat ini.
“Jika tidak diperiksa menyeluruh, yang terlihat hanya laporan rapi, bukan kondisi sebenarnya,” demikian Azhari A.M Sinik menutup pernyataannya.
Sampai saat ini Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Batu Bara belum memberikan konfirmasi, tegas Direktur Eksekutif LIPPSU.
Penulis : Faisal
