MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasi, melainkan karena sikap arogan yang ditunjukkan oleh anggota protokol terhadap awak media yang bergaya prenanisme mengawal Bos Mafia.
Insiden ini terjadi usai adanya pelantikan pejabat eselon III dan IV di Aula Raja Inal Siregar, Rabu kemarin sore (8/10/2025), yang lagi-lagi memperlihatkan jarak antara kekuasaan dan akuntabilitas publik.
Saat sejumlah jurnalis berupaya menjalankan tugas wawancara doorstop dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution, suasana seketika memanas. Upaya mendapatkan konfirmasi dari menantu Presiden RI ke-7 tersebut diintervensi dengan cara-cara yang dinilai tidak etis dan beradab, bagaikan mengawal bos mafia dan jelas kinerja para protokol yang hidupnya digaji oleh pajak rakyat, telah melanggar UU Pers.
Protokol : Dari Provokasi Verbal Hingga Sentuhan Fisik Bagaikan Pengamanan Bos Mafia
Ketegangan dimulai ketika wartawan sedang fokus mewawancarai Gubernur. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara lantang yang diyakini milik Andi Sembiring, seorang anggota protokol yang diketahui merupakan mantan staf Prokopim saat Bobby menjabat Wali Kota Medan. “Itu bang dua wartawan perempuan di depan itu ‘tukang bantai’. Itulah orangnya itu,” ujar Andi dengan nada provokatif kepada rekan-rekannya.
Komentar ini bukan hanya meremehkan, tetapi juga berpotensi mengintimidasi jurnalis yang sedang bertugas dan bagaikan tidak bermoral dan beradab. Intervensi tidak berhenti sampai di situ.Seorang protokol lainnya kemudian secara fisik mencoba menghentikan sesi wawancara bagaikan premanisme.
“Sudah ya, kak, sambil jalan aja ya,” ucap oknum tersebut sambil menyentuh bahu salah satu wartawati, mengisyaratkan wawancara harus segera diakhiri.
Wartawati Mega Sihombing dan Eris Napitupulu (Ketua Serikat Media Siber Indonesia/SMSI Sumut) segera menegur tindakan tersebut. Eris Napitupulu secara tegas mengingatkan bahwa kerja wartawan dilindungi Undang-Undang Pers.
“Kami wawancara Pak Bobby setelah acara selesai, itu hal yang wajar. Seharusnya kalian tidak bersikap seperti itu,” tegas Eris.
Namun, staf protokol tersebut hanya menjawab bahwa ia menjalankan tugas, sebelum menghilang bersama rombongan.
Keengganan Kadis Kominfo karena tidak punya kemampuan
Gejala Menghindari dari Media hal yang paling disayangkan oleh para jurnalis adalah sikap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, yang berada di lokasi bagaikan tidak punya tanggung jawab dan tidak punya kemampuan sebagai pejabat penyampai ke publik.
Erwin, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan kebebasan pers di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, terlihat membiarkan insiden tersebut dan selalu menjaga jarak dengan awak media.
Keengganan Kadis Kominfo untuk menenangkan suasana, bahkan cenderung menghindar, ini menjadi bukti bahwa masalah transparansi di Pemprov Sumut bukan hanya terletak pada tim protokol, tetapi juga pada jajaran pejabat yang bertugas memfasilitasi komunikasi publik yang diduga banyak masalah.
Kritik Keras: Kinerja Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara hanya Pemicu Konflik
Kebijakan Populis yang Penuh Polemik, Insiden ini memperkuat pandangan publik bahwa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang diyakini menempati posisi karena “karpet kekuasaan,” cenderung bersikap tertutup dan alergi terhadap kritik. Padahal, kinerja Gubernur Sumut Bobby Nasution di Sumatera Utara belakangan ini selalu memicu polemik dan konflik :
Manfaatkan Inspektorat sebagai Lembaga Algojo Pembantai Karier ASN Sumut
Bobby menggunakan tangan Inspektorat daerah sebagai perpanjangan tangannya untuk membebas tugaskan sejumlah pejabat secara cepat bagaikan algojo pemukul, yang memunculkan pertanyaan tentang tidak berlakunya prosedur dan independensi birokrasi selama ini, yang penting melaksanakan perintah tuannya. Seperti apa yang telah terjadi sebelumnya, sampai-sampai ASN yang tidak patuh kepada tuannya di copot dan dimatikan karirnya.
Isu Sengketa 4 Pulau Aceh
Rencana awal terkait empat pulau yang disengketakan dengan Aceh sempat memicu konflik ketegangan publik dan protes keras, sebelum akhirnya diselesaikan di tingkat pusat oleh Presiden Prabowo. Ambisi yang kandas dan tidak terwujudkan atas empat, sampai Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, yang juga tidak paham dengan sejarah Nusantara ini ikut terhimbas rendongnya Bobby Nasustion yang mana untuk mengkuasai empat pulau milik Aceh. Erni Ariyanti Sitorus juga bahagian dari circelnya Bobby Nasution. Selanjutnya Bobby Nasution memicu konflik persoalan baru.
Merazia Kendaraan Plat BL yang bukan Kewenangannya
Kebijakan merazia plat kendaraan non-Sumut (BL/luar Sumut) dan mengimbau penggantian menjadi BK atau BB dinilai sebagai langkah tidak substansial dan bukan prioritas utama dibandingkan persoalan mendesak lainnya. Tindakan Bobby sebagai Gubernur sudah melebihi dan merampas hak azazi peraturan dan perundangan yang berlaku. Bobby Nasution sebagai Gubernur lebih berkuasa dari UU Negara yang telah diatur aturannya bertahun-tahun, bagaikan tidak paham dengan UU NKRI.
Kasus OTT KPK Terhadap Golden Boys Bobby Nasution, Topan Obaja Putra Ginting
Dengan tertangkap tangannya Topan Obaja Putra Ginting oleh KPK, yang disebut-sebut dalam geng Blok Medan sebagai ketua klas, adalah Golden Boys-nya Bobby Nasution. Tertangkapnya Topan beserta pejabat ASN dan pengusaha, dalam korupsi proyek jalan Sumatera Utara yang bakal menyeret dan menjerat Bobby Nasutioan dalam kasus ini. Kasus ini merembet dan memicu konflik baru, enggannya masyarakat Sumatera Utara saat ini membayar Pajak, sehingga menimbulkan target PAD tidak tercapai.
Pengamat menilai, berbagai kebijakan yang menimbulkan kegaduhan ini menunjukkan bahwa ada prioritas yang keliru dalam pemerintahan. Fokusnya terkesan pada langkah-langkah populis yang tidak profesional, mengulang catatan yang pernah terjadi saat Bobby menjabat Wali Kota Medan, di mana sejumlah proyek pembangunan justru terbengkalai dan ditinggalkan bagaikan tidak punya tanggung jawab moral.
Sikap arogansi protokol bagaikan premanisme dan keengganan pejabat Pemprov Sumut untuk berinteraksi dengan media adalah cerminan yang berbahaya bagi demokrasi dan akuntabilitas kejujuran didalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Sudah saatnya para pejabat, terutama yang baru menjabat, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah bukan jabatan dan kekuasaan yang abadi, dan semua kekuasaan dan jabatan akan berakhir pada waktunya.
Transparansi bukan Arogansi, dia adalah kunci untuk membangun Sumatera Utara yang lebih baik dan terbuka. (Red)
