MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada melandainya harga minyak mentah dunia memunculkan harapan masyarakat terhadap kemungkinan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax. Namun hingga kini pemerintah masih menunggu kepastian implementasi perdamaian dan stabilitas jalur distribusi energi global sebelum melakukan evaluasi harga.
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) sekaligus pengamat sosial dan pembangunan, Azhari AM Sinik, menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia.
Menurut Azhari, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, dampaknya relatif cepat dirasakan masyarakat melalui berbagai penyesuaian biaya produksi dan distribusi. Oleh karena itu, ketika harga minyak dunia mulai melandai, publik juga wajar mempertanyakan kapan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Penurunan harga minyak dunia tentu menjadi kabar baik bagi perekonomian. Namun masyarakat membutuhkan kepastian dan keterbukaan informasi. Jangan sampai muncul kesan bahwa harga cepat naik saat kondisi global memburuk, tetapi lambat turun ketika situasi mulai membaik,” ujar Azhari, Sabtu (20/6/2026).
Ia memahami bahwa pemerintah memiliki pertimbangan teknis terkait pasokan energi, termasuk kondisi Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur vital distribusi minyak dunia. Namun demikian, pemerintah perlu menyampaikan indikator yang jelas mengenai parameter evaluasi harga BBM agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Azhari juga mengingatkan bahwa harga energi memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional. Oleh sebab itu, setiap perubahan kondisi pasar global harus direspons dengan kebijakan yang berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat.
“Jika tren penurunan harga minyak dunia terus berlanjut dan jalur distribusi kembali normal, maka pemerintah bersama Pertamina perlu segera melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi. Masyarakat tentu berharap ada dampak positif yang nyata terhadap biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.
Lebih lanjut, Azhari menilai momentum meredanya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap gejolak pasar global.
“Yang paling penting bukan hanya menunggu harga dunia turun, tetapi bagaimana negara membangun sistem energi yang kuat sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling merasakan dampak setiap gejolak internasional,” pungkasnya.
Hingga saat ini pemerintah masih memantau perkembangan implementasi perdamaian AS-Iran, pembukaan kembali jalur distribusi minyak internasional, serta realisasi pasokan impor sebelum mengambil keputusan terkait evaluasi harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Laporan : Agus Yahya
