MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Polemik semakin memanas setelah muncul persoalan mengenai material bangunan bekas rumah yang diklaim warga kini digunakan untuk membangun pagar di lokasi tersebut.
Saat dikonfirmasi,Kepling Lingkungan IV menyatakan bahwa material bangunan tersebut bukan milik warga.
Namun, pernyataan tersebut dibantah keras oleh korban penggusuran. “Memang ada sebagian bangunan yang kami bongkar sendiri, tetapi tidak semuanya. Kayu rabung, seng, dan sekitar 30 lembar seng masih ada. Semua itu diambil mereka. Itu milik kami, bukan milik siapa-siapa lagi,” tegas Ramlah.
Korban mengaku tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil maupun menggunakan material bangunan tersebut. Bahkan, menurutnya, apabila benar material tersebut digunakan untuk pembangunan pagar aset PD AIJ Provsu tanpa persetujuan pemiliknya, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar sengketa aset, tetapi telah menyentuh hak kepemilikan atas barang milik warga.
“Kalau memang tidak ada penyelesaian dan barang-barang kami tetap dikuasai, kami akan melaporkan persoalan ini ke pihak berwajib.
Kami ingin hukum yang membuktikan siapa pemilik material bangunan itu,” ujarnya.
Diminta Kedepankan Keadilan, Bukan Sekadar Pengosongan.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme penertiban aset yang dilakukan PD AIJ Provsu.
Warga menilai penyelamatan aset negara atau daerah seharusnya tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang selama puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut, terlebih terdapat bangunan yang dibangun secara mandiri dan bangunan bantuan pemerintah.
Pengamat hukum agraria yang dimintai tanggapan menyebut, dalam setiap penertiban aset pemerintah, penyelesaian hak atas bangunan dan benda milik warga semestinya dilakukan secara transparan dan mengedepankan musyawarah untuk menghindari konflik sosial.
Laporan : Jhon Fitriadi
